Pedoman BNSP 205 Kriteria Lembaga Penyelenggara Pelatihan Asesor Lisensi


Kriteria Lembaga Penyelenggara Pelatihan Asesor Lisensi  

 

Ruang lingkup 

1.1.      Pedoman ini merupakan kriteria dan persyaratan umum lembaga pelatihan asesor lisensi berdasarkan sistem lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi Indonesia, termasuk pengembangan dan pemeliharaan skema pemeliharaan profesi asesor. 

1.2.      Pedoman ini perlu dibuat agar pihak terkait yang berminat untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pelatihan asesor lisensi mempunyai gambaran yang jelas sesuai dengan arah dan sasaran yang ingin dicapai. 

 

Acuan Normatif   

Dokumen yang diacu berikut diperlukan dalam penerapan pedoman ini adalah Pedoman BNSP 201, Pedoman BNSP 202, Pedoman BNSP 203, dan Pedoman BNSP 204. Apabila ada perubahan (amademen), dokumen yang diacu menggunakan dokumen yang mutakhir.  

 

Istilah dan Definisi 

3.1. Asesor Lisensi (selanjutnya disebut asesor) adalah seseorang yang memiliki kualifikasi untuk melaksanakan asesmen dalam rangka asesmen manajemen mutu dalam sistem lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi.  

3.2. Asesor Kepala untuk Lisensi (seterusnya disebut sebagai Asesor Kepala) adalah asesor yang memenuhi persyaratan butir 3.1 dokumen ini. Penilaian dapat dilaksanakan secara menyeluruh oleh Asesor Kepala, atau oleh suatu Tim Asesmen dibawah tanggung jawab Asesor Kepala. Seorang yang memenuhi persyaratan asesor kepala dapat ditetapkan sebagai ketua Tim Asesmen.  

3.3. Calon asesor adalah seorang yang mempunyai kualifikasi keahlian/pendidikan dan pelatihan yang sama dengan asesor namun belum mempunyai pengalaman asesmen yang sama dengan asesor.  

3.4. Audit Kecukupan adalah pemeriksaan atau penilaian yang rinci atas suatu dokumentasi mutu LSP dengan maksud untuk memastikan bahwa semua unsur-unsur yang terdapat dalam pedoman BNSP 201 dan 202 telah dimuat dengan cukup dalam dokumentasi mutu.  

3.5. Asesmen adalah penilaian lapangan pada LSP/LSP cabang/TUK untuk membuktikan bahwa kebijakan dan prosedur serta ketentuan yang dimuat dalam dokumentasi mutu BNSP diterapkan secara taat asas.  

3.6. Instruktur pelatihan asesor lisensi adalah personel yang memiliki kualifikasi/kemampuan untuk memberikan pelatihan asesor lisensi sesuai dengan pedoman ini.  

 

Penyelenggara pelatihan 

4.1.      Ketentuan umum 

4.1.1 Lembaga penyelenggara pelatihan harus berbadan hukum sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia. 

4.1.2 Lembaga penyelenggara pelatihan harus menyediakan sumber daya yang memadai untuk menyelenggarakan pelatihan. 

4.1.3  Lembaga penyelenggara pelatihan harus mempunyai kebijakan dan prosedur tertulis dan terdokumentasi. 

4.1.4  Lembaga penyelenggara pelatihan harus mempunyai struktur organisasi yang terdokumentasi. 

4.1.5 Lembaga penyelenggara pelatihan harus bertanggung jawab terhadap keseluruhan penyelenggaraan pelatihan. 

4.1.6 Lembaga penyelenggara pelatihan harus mendokumentasikan semua kegiatan dan substansi pelatihan yang dilakukannya, terutama mengenai kurikulum/silabus, instruktur, metodologi pelatihan dan prosedur untuk memperoleh sertifikat. 

4.1.7 Lembaga penyelenggara pelatihan harus dapat memberikan penilaian obyektif terhadap kelulusan peserta pelatihan. 

4.1.8 Lembaga penyelenggara pelatihan seharusnya diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Pelatihan Kerja. 

 

4.2.      Struktur organisasi 

Struktur organisasi lembaga penyelenggara pelatihan harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kepercayaan terhadap mutu penyelenggaraan pelatihannya. 

Lembaga penyelenggara pelatihan harus: 

a)     mempunyai jumlah personel tetap dengan jumlah dam kualifikasi yang memadai di bawah tanggung jawab seorang eksekutif senior; 

b)     mendokumentasikan tugas dan tanggung jawab setiap personel secara jelas; 

c)     memiliki sistem mutu untuk memberikan keyakinan atas kemampuannya dalam menyelenggarakan pelatihan; 

d)     memiliki kebijakan dan prosedur untuk menyelesaikan pengaduan, perselisihan dan permohonan banding yang diterima dari peserta pelatihan atau dari pihak lain tentang penanganan pelatihan atau hal-hal lain yang berkaitan. 

 

4.3.      Subkontrak 

Penyelenggara pelatihan yang telah diakreditasi dapat mensubkontrakkan sebagian pekerjaan penyelenggaraan pelatihan asesor lisensi. Subkontrak tersebut harus dituangkan dalam dokumen perjanjian yang sekurang-kurangnya mencakup ketentuan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak termasuk kerahasiaan dan konflik kepentingan, serta penyelenggara pelatihan harus: 

a)    bertanggung jawab penuh untuk pelaksanaan pelatihan termasuk seluruh kegiatan yang dilakukan oleh mitra kerjanya; 

b)    menjamin bahwa organisasi atau perseorangan yang menjadi mitra kerjanya mampu dan taat terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pedoman ini; 

c)     memiliki dan menyimpan catatan seluruh kegiatan  yang dilakukan oleh mitra kerjanya untuk menunjukkan bahwa mitra kerja tersebut memenuhi persyaratan penyelenggara pelatihan. 

Instruktur yang bekerja atas nama mitra kerjanya harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pedoman ini. Mitra kerja tersebut tidak diperkenankan mensubkontrakkan pekerjaannya ke pihak lain. 

 

4.4.      Sistem mutu 

Lembaga penyelenggara pelatihan harus menentukan dan memelihara kebijakan serta prosedur penyelenggaraan administrasi pelatihan yang didokumentasikan dalam bentuk panduan mutu dan dokumen pendukungnya yang sekurang-kurangnya memuat seluruh elemen persyaratan Pedoman ini, antara lain: 

 

a)     semua aspek administrasi pelatihan, termasuk penerimaan peserta, daftar hadir, jumlah peserta, persyaratan peserta, persyaratan instruktur, fasilitas dan peralatan yang digunakan; 

b)     sistem pengendalian dokumen untuk pemeliharaan dan pemutakhiran prosedur dan materi pelatihan; 

c)     pemilihan pelatihan instruktur, evaluasi kecakapan dan kinerja instruktur dan rekaman; 

d)     penyimpanan rekaman setiap pelaksanaan pelatihan, termasuk statistik perencanaan dan kualitasnya; 

e)     evaluasi peserta pelatihan, keputusan lulus tidaknya peserta; 

f)      pelaksanaan ujian dan ujian ulang, termasuk keamanan dan kerahasiaan bahan ujian, jawaban dan penandaan versi soal ujian; 

g)     pemberian sertifikat kehadiran dan kelulusan; 

h)     penyimpanan soal ujian dan catatan evaluasi harian; 

i)      perselisihan, pengaduan dan permohonan banding. 

 

4.5.  Audit internal dan tinjauan manajemen 

4.5.1. Lembaga penyelenggara pelatihan harus menyelenggarakan audit internal periodik minimal satu kali dalam setahun terhadap seluruh prosedur secara sistematis dan terencana untuk membuktikan bahwa sistem utu tersebut diterapkan dengan efektif. Lembaga penyelenggara pelatihan  harus menyelenggarakan pengamatan proses pelaksanaan pelatihan. Lembaga penyelenggara pelatihan  harus menjamin bahwa: 

a)    personel yang bertanggung jawab pada bidang yang diaudit diberitahu tentang hasil audit; 

b)    tindakan perbaikan dilaksanakan secara terjadwal dan dengan cara yang tepat dan; c) hasil audit direkam. 

4.5.2. Manajemen lembaga peyelenggara pelatihan dengan tanggung jawab eksekutif senior harus melakukan tinjauan manajemen minimal satu kali dalam setahun untuk menjamin kesinambungan kesesuaian dan efektivitasnya dala memenuhi persyaratan Pedoman ini serta kebijakan mutu dan tujuan yang ditetapkan. Rekaman tinjauan manajemen ini harus dipelihara. 

 

4.6.         Sistem pengendalian dokumen 

Lembaga penyelenggara pelatihan harus menetapkan dan memelihara prosedur untuk mengendalikan dokumen dan data yang berkaitan dengan kegiatan pelatihan. Dokumen tersebut harus dinjau dan disetujui kecukupannya oleh personel yang berwenang sebelum diterbitkan beserta pengembangan awal atau setiap amndemen berikutnya atau perubahan yang sedang dilakukan. Daftar seluruh dokumen dengan masing-masing status terbitan dan status amandemennya harus dipelihara. Distribusi seluruh dokumen tersebut harus dikendalikan untuk menjamin bahwa dokumen yang sesuai dapat diperoleh oleh personel lembaga penyelenggara pelatihan atau organisasi lain jika diperlukan. 

4.7.         Rekaman 

Penyelenggara pelatihan harus memelihara sistem rekaman untuk memperhatikan kesesuaian yang berkesinambungan terhadap ketentuan dalan dokumen ini. Rekaman tersebut harus dipelihara selama jangka waktu minimal lima tahun kecuali jika ditentukan secara khusus. 

 

Rekaman lembaga penyelenggara pelatihan sekurang-kurangnya mencakup: 

a)     data penyelenggaraan pelatihan termasuk tanggal pelatihan dan tempat pelatihan; 

b)     biodata peserta, instruktur, termasuk data jumlah peserta yang lulus dan yang tidak lulus; 

c)     salinan setiap versi soal-soal ujian tertulis, catatan evaluasi harian dan catatan lainnya yang relevan (salinan-salinan ini harus disimpan untuk waktu minimal 2 tahun); 

d)     salinan sertifikat peserta; 

e)     materi pelatihan; 

f)      dokumen lainnya yang relevan; 

g)     informasi tentang prosedur penanganan perselisihan, pengaduan dan permohonan banding; 

h)     lokasi, waktu, iklan atau promosi yang berkenaan denga pelatihan, biaya pelatihan; 

i)      nama-nama instruktur dan kualifikasinya; 

j)      identifikasi masalah selama penyelenggaraan pelatihan; 

k)     nama-nama peseta yang mengikuti ujian ulang; 

l)      nilai, status dan identifikasi sertifikat masing-masing peserta. 

 

4.8.        Kerahasiaan 

Lembaga penyelenggara pelatihan harus menjaga kerahasiaan semua informasi yang diberikan olen peserta pelatihan, kecuali seizin yang bersangkutan. 

 

Personel lembaga penyelenggara pelatihan 

Umum  

5.1.1. Personel yang terlibat dalam pelatihan harus memiliki kualifikasi/kemampuan untuk melaksanakan fungsinya. 

5.1.2. Informasi tentang kualifikasi/kemampuan, pelatihan dan pengalaman yang relevan untuk setiap personel yang terlibat dalamn penyelenggaraan pelatihan harus dipelihara oleh lembaga penyelenggara pelatihan. Rekanan pelatihan dan pengalaman harus dijaga kemutakhirannya. 

5.1.3. Tugas dan tanggung jawab bagi masing-masing personel harus tersedia secara tertulis. 

 

5.2.     Kriteria kualifikasi instruktur pelatihan asesor lisensi 

5.2.1. Untuk menjamin bahwa mutu lulusan pelatihan asesor lisensi dapat dipertanggungjawabkan, maka kriteria minimal tentang kemampuan instruktur pelatihan harus memenuhi kriteria minimal yang telah ditetapkan dalam Pedoman ini. 

5.2.2. Kriteria minimal instruktur, minimal harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagai berikut: 

a)     menguasai metodologi pelatihan; 

b)     menguasai tehnik asesmen dan audit sistem lisensi dan aspek terkait; 

c)     mampu mengevaluasi kemampuan peserta; 

d)     berpengalaman menjadi instruktur atau minimal telah mengikuti pelatihan instruktur; 

e)     mampu berkomunikasi dengan baik; 

f)      mempunyai pengalaman dalam program lisensi minimal 1 tahun. 

 

5.2.3. Tugas dan tanggung jawab instruktur 

a)     menyampaikan mata ajaran, membimbing dan memberi tugas kepada peserta pelatihan; 

b)     menilai peserta dengan mengamati secara langsung dan memberikan ujian tertulis. 

 

5.3.      Prosedur seleksi instruktur 

Lembaga penyelenggara pelatihan harus memiliki prosedur untuk : 

a)     seleksi  instruktur  didasarkan  atas  kemampuan,  pelatihan,  kualifikasi  dan pengalamannya; 

b)     Penilaian awal dan berkala terhadap instruktur lembaga penyelenggara pelatihan; 

c)     prosedur untuk seleksi instruktur lembaga penyelenggara pelatihan harus terdokumentasi dengan baik. 

 

5.4.         Kontrak personel pelatihan 

Lembaga penyelenggara pelatihan harus mewajibkan personel yang terlibat dalam pelatihan menandatangani kontrak atau dokumen lainnya yang menyatakan komitmen mereka untuk memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh lembaga penyelenggara pelatihan termasuk hal-hal yang berkenaan dengan kerahasiaan. Lembaga penyelenggara pelatihan harus mendokumentasikan kesesuaian personel subkontrak dengan persyaratan personel pelatihan yang ditetapkan dalam Pedoman ini. 

 

5.5.         Rekaman personel pelatihan 

5.5.1. Lembaga penyelenggara pelatihan harus memelihara rekaman yang mutakhir tentang personel pelatihan yang terdiri atas : a) nama dan alamat;  b) kualifikasi pendidikan dan status profesional; 

c)     keanggotaan dan jabatan dalam struktur organisasi; 

d)    pengalaman dan pelatihan relevan yang pernah diikuti; 

e)    tanggal rekaman terbaru; 

f)      penilaian kinerja. 

5.5.2. Lembaga penyelenggara pelatihan harus menjamin bahwa setiap lembaga yang diberi subkontrak pekerjaan, memelihara rekaman personel sesuai dengan persyaratan Pedoman ini. 

 

Perselisihan, Pengaduan, Permohonan Banding 

Lembaga penyelenggara pelatihan harus menetapkan prosedur untuk penanganan perselisihan, pengaduan dan permohonan banding yang disampaikan oleh peserta atau pihak  lain yang terkait. 

 

 

Dalam hal terjadi perselisihan, pengaduan dan permohonan banding, penyelenggara pelatihan harus melakukan hal-hal sebagai berikut : 

a)     menyimpan catatan mengenai perselisihan, pengaduan dan permohonan banding serta usaha-usaha perbaikan yang berhubungan dengan pelatihan; 

b)     mengambil tindakan perbaikan, pencegahan, penyelesaian perselisihan, pengaduan dan permohonan banding; 

c)     merekam    langkah-langkah               yang      telah      diambil/dilakukan            dan        mengkaji keefektifannya; 

d)     menginformasikan kepada peserta atai pihak lain yang terkait perihal proses dan hasil penyelesaian perselisihan, pengaduan dan permohonan banding termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain yang terkait. 


You may like these posts:

No comments:

Post a Comment